Kebijakan Publik ala Tambal Lubang Jalanan


Dengan latar belakang saya sebagai Sarjana Ilmu Politik, seharusnya tidaklah sulit menjelaskan apa itu Kebijakan Publik? Atau apa perbedaan Kebijakan dengan Kebijaksanaan? Pada kenyataannya, saya sendiri merasa dengan begitu banyaknya pengertian tentang kebijakan, kebijaksanaan, ataupun kebijakan publik memberikan suatu pemikiran/pendapat bahwa persepsi atau teori tentang kebijakan itu sendiri merupakan pandangan dari berbagai tokoh yang memiliki frame of references atau experiences yang berbeda-beda. Sehingga kadang saya bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan yang kita ambil dalam keseharian juga merupakan kebijakan yang secara tidak langsung telah kita terapkan dan melekat dalam diri sendiri, sehingga bolehlah kita mengartikan kebijakan itu dengan bahasa kita masing-masing, karena pada kenyataannya experiences yang dimiliki setiap orang tidak sama.

Membaca buku Solichin Abdul Wahab, dimana James E. Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai : ”perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”[1] menurut saya setiap individu sebagai aktor dalam masyarakat apapun kedudukannya, merupakan pelaku kebijakan publik. Saya sering mendapatkan pengertian secara umum bahwa kebijakan publik ialah suatu keputusan pemegang mandat kekuasaan rakyat untuk mengatur hajat hidup orang banyak demi kepentingan bersama menuju arah kesejahteraan rakyat dimana hirarkis kekuasaan sangat ditekankan disini, akan tetapi dalam pengertian ini seakan-akan peranan setiap individu dalam masayarakat dianggap kecil dan tidak terhitungkan karena mereka merupakan objek yang sudah seharusnya mentaati dan menjalankan peraturan yang telah dibuat. Saya beranggapan bahwa setiap kita, individu di masyarakat sebenarnya memiliki dan dapat melakukan kebijakan yang merupakan bagian dari kebijakan publik itu sendiri, terkadang pandangan bahwa masyarakat terutama yang diluar sistem pemerintahan hanyalah merupakan objek yang harus diberikan sosialisasi, harus ditindak jika melanggar dan dianggap tidak tahu apa-apa tentang kebijakan yang telah dirumuskan oleh si sang pemegang mandat kekuasaan tersebut justru merupakan pandangan yang sudah mengabaikan nilai-nilai kebijaksanaan dalam kebijakan itu sendiri.

Hoogerwerf, menyampaikan bahwa ”kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Ia adalah suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan terarah”[2]. Pengertian ini meyebutkan bahwa kebijakan merupakan jawaban dari suatu masalah, sekarang jika kita lihat dalam kondisi masyarakat Indonesia, saya berpendapat tidaklah sedikit kebijakan yang ibaratnya hanya menutup lobang dengan bahan asal jadi seperti jalanan kota yang rusak saat musim hujan dan ditambal dengan bahan asal jadi seadanya sehingga kembali rusak saat hujan datang kembali. Kebijakan yang baik ialah kebijakan yang dapat menjawab masalah, mengatasi masalah dan menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya yang hanya meredakan masalah dimana kemudian akhirnya masalah tersebut kembali bergejolak setelah datang tantangan yang sama, yang akhirnya bernasib sama dengan jalanan kota yang rusak saat musim hujan kembali datang.

Memang bisa dikatakan sejak awal mula kebijakan diformulasikan, dan kemudian alternatif terbaiknya ditetapkan, dapat dipastikan tidak semua kebutuhan dan kepentingan dapat dimuat. Ciri dari suatu kebijakan publik selalu ditandai dengan adanya pro dari pihak yang diuntungkan dan contra dari pihak yang dirugikan, hal ini tidaklah dapat diabaikan. Dengan kata lain, sejak dilahirkan, setiap kebijakan publik telah membawa celah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan seperti halnya perbaikan jalanan kota yang walaupun sudah secara maksimal dikerjakan namun memiliki kekuatan maksimal dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan kebijakan Privatisasi BUMN sebagaimana dituangkan dalam Kepres 24/2001. Bagi yang pro, yang biasanya mereka yang melihat adanya peluang untuk memperoleh keuntungan, maka tujuan diperolehnya “kesejahteraan” dari diambilnya suatu kebijakan publik akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraup keuntungan yang sudah dibayangkan sebelumnya, tetapi, bagi mereka yang contra, hal itu sesungguhnya suatu petaka atau menjadi pertanda akan kerugian yang akan datang menghampiri.

Yang ingin saya utarakan disini, memang kesepakatan bersama bahwa suatu badan/lembaga yang berada dalam lingkup pemerintahan dapatlah mengeluarkan suatu peraturan/tindakan terhadap suatu permasalahan atau peraturan yang dibuat dalam rangka menciptakan kesejahteraan dengan nilai-nilai kebersamaan yang diartikan sebagai kebijakan publik, tapi yang saya rasakan dengan perkembangan negara ini dimana kebijakan diambil secara reaktif tanpa adanya pendalaman terhadap masalah atau kajian tertentu dimana hal ini merupakan modal utama dalam menciptakan kebijakan yang kuat, sehingga tantangan yang akan terus datang dapat kita hadapi dengan mudah. Sehingga kemudian, kebijakan yang dihasilkan itu benar-benar kebijakan yang dapat menjawab terhadap suatu masalah.

[1] Solichin Abdul Wahab, M.A. Analisis Kebijaksanaan, 1997.

[2] Solichin Abdul Wahab, M.A. Analisis Kebijaksanaan, 1997.



|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Kegagalan Ekonomi Sebagai Ilmu



Keberadaan Ekonomi sebagai Science telah telah menjadikan Ekonomi dalam perkembangannya banyak merujuk pada pendekatan kuantitatif. Aliran Ekonomi Neoklasik sekarang banyak diterapkan di berbagai negara di dunia ini, termasuk di dalam pengajaran ilmu Ekonomi di berbagai bangku kuliah yang memang dominan dengan pendekatan kuantitatif. Seolah-olah bagi mahasiswa yang menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi, dalam melakukan penelitian belum bergengsi dan berbobot kalau belum memakai pendekatan kuantitatif. Penggunan matematika, statistika, dan ekonometrika merupakan suatu pilihan yang paling utama dalam melakukan analisis terhadap masalah yang muncul. Sesuai dengan tulisan Jay W. Forrester, Economic for the New millennium, saya menangkap bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan telah gagal menjawab pertanyaan besar tentang perilaku ekonomi dalam kehidupan nyata. Pembatasan pada penggunaan matematika, statistika, dan ekonometrika menjadikan ekonomi kurang memperhatikan unsur di luar hal tersebut. Prinsip dasar Supply and Demand saja contohnya, dimana seringkali ilmu ekonomi menggunakan penghitungan pasti dalam mengukur antara keduanya, sedangkan dalam prakteknya antara penawaran dan permintaan biasa kita jumpai unsur lain yang sangat berpengaruh dalam dinamika keduanya.

Kritik terhadap ilmu ekonomi ialah sifat terlalu memutlakkan kepada paradigma positivisme, yang melihat realitas hanya dari sudut permodelan yang terlalu disederhanakan dengan bertumpu kepada analisis kuantitatif, ditunjang dengan pemakaian asumsi-asumsi yang sering tidak realistis. Realitas empiris yang terjadi hanyalah sebuah materi belaka dan bagaikan sebuah mesin, sehingga perbaikannya hanyalah bertumpu kepada unsur-unsur yang ada dalam mesin tersebut. Analisis yang terlalu sederhana ini pada kenyataannya bisa berlainan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Pengabaian unsur lain ini menjadikan ilmu ekonomi tidak berkembang dan sulit untuk menjelaskan fenomena yang ada di dalam dinamika perekonomian masyarakat sebenarnya.

Perbandingan pembangunan di Asia, menyatakan Indonesia seharusnya merupakan negara industri termaju di Asia diikuti oleh India dan Cina, sedangkan Jepang menjadi negara yang paling tidak berkembang. Hal ini disebabkan Indonesia telah memiliki kontak dan keterbukaan terlama dengan institut-institut dan gagasan-gagasan Barat, sementara Jepang adalah yang tersingkat. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana Jepang menjadi negara industri termaju di Asia, bahkan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam perindustrian, sebaliknya Indonesia tetap menduduki rangking bawah di Asia. Kenyataan yang terjadi tersebut membawa hikmah, bahwa faktor-faktor non ekonomi (seperti keyakinan-keyakinan religius, sikap kerja dan kesenangan, serta kriteria status sosial) harus sepenuhnya di masukkan ke dalam sistem teoritis sebagai variabel-variabel yang turut mempengaruhi variabel tergantungnya. Masalahnya, meskipun para ekonom menyadari pentingnya faktor non ekonomi, akan tetapi tidak melakukan apa pun dengannya.

Dalam artikelnya berjudul “All models are wrong: Reflections on becoming a systems scientist” Prof. John D. Sterman, mengemukakan karakteristik yang dimiliki system dynamics, salah satunya ialah bahwa pemecahan masalah dalam system dynamics menggabungkan semua aspek ilmu pengetahuan termasuk diantaranya ilmu teknik, sosial, ekonomi, dan ekologi. Penggabungan diperlukan karena dunia ini merupakan interaksi dari semua ilmu yang dikenal oleh manusia. Penggabungan ini diharapkan dapat menjelaskan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, dimana semua aspek menjadi pertimbangan dalam upaya menyelesaikan atau mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga System Dynamics bisa menjadi bisa menjadi alat untuk membantu pengambilan kebijakan dalam memecahkan masalah penting. Pada perkembangan Indonesia dalam mencari sistem yang sesuai dalam hal ekonomi atau lainnya, seringkali Indonesia termakan doktrin Barat yang telah dijalankan atau diimplementasikan dan memang berjalan di negara asalnya. Keterbukaan kita ini menjadi kelemahan dalam nilai-nilai kritis terhadap suatu sistem yang menjadikan kita pengekor terhadap suatu sistem tertentu dan menelan mentah-mentah apa pun yang dikatakannya. Pada akhirnya kita mengenyampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini dan tidak memaksimalkan potensi yang kita miliki. Ini bertolak belakang dengan karakteristik yang dimiliki system dynamics bahwa kita dituntut untuk berpikir counterintuitive, tidak begitu saja menerima model sistem yang dibuat oleh orang lain atau diri kita sendiri senhingga kita dapat melihat permasalahan secara menyeluruh (holistik) tidak secara spasial (spasial).

 

Referensi :

Jay W. Forrester, Economic for the New Millennium.

John D. Sterman, All models are wrong: reflections on becoming a systems scientists.

Bobby Milstein, Background on System Dynamics Simulation Modeling.

Agustianto, Kematian Ilmu Ekonomi Kapitalisme.


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

GOOD STUDENT GOVERNANCE : FORMAT KELEMBAGAAN KAMPUS DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE


Governance adalah mekanisme pengeloaan sumber daya ekonomi dan sosial yang ,melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Gani Rochman, 2000). Dalam setiap penyelenggaran Negara selalu diprioritaskan pengeloaan tata pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan good governance. Adapun dalam sistem ketatanegaraan good governance yang disyaratkan dengan pemebentukan karakter responsivineise yang diartikan sebagai lembaga-lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder sehingga setiap sistem pemerintahan akan mengarah pada format kelembaagaan yang demokratis.

Berdasarkan tinjauan analisis good governance ternyata dapat kita aplikasikan kedalam berbagia sektor kehidupan termasuk pada lingkungan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahiswaan merupakann bentuk miniature dari sebuah negara dengan syarat ciri-ciri dan proses yang ditunjukkan pada saat kegiatan organisasi mahasiswa itu berjalan. Jadi pada dasarnya organisasi kemahasiswaan sudah membentuk format ketatapemerintahan sesuai dengan fungsi-fungsinya.

Organisasi kemahasiswaan di Indonesia sudah cukup memliki peran yang penting bagi pendidikan politik di tingkat mahasiswa. Mahasiswa akan belajar bagaimana mengelola sumber daya atau potensi yang dimilki, manajerial, sistem pengawasan, dan proses pengambilan keputusan. Format kelembagaan kampus yang ideal diperluakan sebagai pemikiran yang dapat direalisasikan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan ini, institusi governance kampus harus dijalankan secara efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya antara lain responsive terhadap kebutuhan mahasiswa, memfasilitasi, memberikan peluang, mengontrol, dan melaksanakan tugas sesuai peraturan. Dari fungsi- fungsi tersebut seyogyanya dijadikan patokan sebagai pembuatan lembaga-lembaga yang relevan.

Analisis terhadap kelembagaan kampus saat ini memiliki catatan kritis yang perlu dimaknai dan dipikirkan lebih lanjut untuk membentuk kelembagaan kampus yang lebih baik. Universitas Padjadjaran pun tidak terlepas dari catatan organisasi kemahasiswaan yang perlu dikritisi menuju ke arah yang lebih baik. sudah menjadi trend saat ini bahwa format kelembagaan kampus mengarah pada orientasi “disamakan” bukan orientasi “disesuaikan”. Dalam konteks good governance corak otonomi daerah dalam pemerintahan masa depan memilki prospek yang baik (Ryass Rasyid, 2003). Dalam konteks organisasi kemahasiswaan Unpad, format kelembagaan antara fakultas-universitas sesuai dengan konsep otonomi memiliki prospek yang baik pula apabila fungsi koordinasi dan supervise dijalankan dengan seimbang sesuai dengan peraturan. Format otonomi ini memiliki kebanggaan tersendiri bagi Unpad dan Perguruan Tinggi lainnya yang menjalankan, karena konsep ini dapat dikatakan sebagai miniature negara demokratis yang mandiri, sedangkan catatan kritis yang perlu ditelaah adalah format kelembagaan legislative dan eksekutif.

Berdasarkan konsep trias politika pembagian kekuasaan terbagi menjadi tiga pilar yaitu : eksekutif, legislative, dan yudikatif. Adalah benar jika pembentukan kelembagaan disesuaikan dengan kebutuhan atau berdasarkan konsep pembentukan yang ilmiah. penulis mengangkat dua pertanyaan besar. pertama, yang berhubungan dengan kebutuhan : “Apakah organisasi kemahasiswaan membutuhkan lembaga legislative, apabila eksekutif dapat menjalankan fungsi aspirasi dan legislasi (pembuatan peraturan)?" kedua, yang berhubungan dengan tinjauan teoretis : “Apakah lembaga yudikatif (peradilan) tidak dibutuhkan? sehingga ini merupakan refleksi bagi setiap mahasiswa dalam menganalisis dan mengakaji lebih lanjut mengenai format kelembagaan yang baik atau good student governance".


*Tulisan ini kontribusi saudara Rio Pramasta Ilmu Pemerintahan 2005 - UNPAD



|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS